PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk

25 Sep 2017 08:06 (1 hari 16 jam lalu) - JAKARTA- Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengimbau pembenahan aspek pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan konsep Poros Maritim Dunia yang telah dicanangkan pemerintah. "Aspek pelayanan publiknya justru jauh menurun," kata Abdul Halim di Jakarta, Minggu (24/9/2017). BERITA REKOMENDASI + - Wujudkan Poros Maritim Dunia, Pelayanan Publik Kelautan dan Perikanan Harus Ditingkatkan - Kesulitan Dana, Nelayan Minta Bank Lakukan Restrukturisasi Utang - Benahi 3.000 Desa Nelayan, Menteri Susi Kucurkan Rp5 Miliar Menurut Abdul Halim, lambannya pelayanan perizinan di sektor perikanan dinilai bakal menurun ...

21 Sep 2017 12:05 (5 hari lalu) - Surabaya- Pemerintah gencar mensosialisasikan aturan terkait perbaikan dan percepatan pengurusan izin investasi dari tingkat pusat hingga daerah. Jika ditemukan permasalahan investasi, pemerintah pusat akan hadir hingga ke daerah-daerah. "Memang sekarang turun. Bahkan, setiap Senin ada sidang," kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, di sela acara seminar Sosialisasi dan Konsultasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Hotel Sheraton, Surabaya, Rabu (21/9/2017). Ia mencontohkan sebuah perusahaan yang mengalami kendala soal izin, bahkan berlanjut hingga ke k ...

20 Sep 2017 18:34 (6 hari lalu) - KONTAN.CO.ID - Banyak keluhan dari kalangan pengusaha akan susahnya perizinan keluar-masuk barang impor. Pasalnya, mereka mengaku seringkali di-pingpong satu lembaga ke lembaga lain. Hal ini pun membuat Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Heru Pambudi angkat bicara. Heru mengatakan, permasalahan ini sedang dibicarakan solusinya dengan Menteri Perekonomian Bidang Perekonomian. "Rapat terakhir dengan pimpinan sudah menginstruksikan untuk segera diselesaikan, kami sedang mencoba untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," ujar Heru ketika ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (20/9). Heru mengatakan, akan mengintegrasikan secara menyeluruh ...

15 Sep 2017 14:45 (11 hari lalu) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksana Berusaha. Dengan aturan ini, pemerintah akan langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawal pelaksanaan investasi sehingga lebih cepat. "(Perpres) sudah diteken. Kemarin saya sudah diberitahu Presiden. Tinggal penomoran di Sekretaris Kabinet dan mungkin hari ini atau Senin depan sudah bisa sampai di tempat saya," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (15/9/2017). Darmin lebih jauh menjelaskan, tahap pertama setelah Perpres terbit adalah membentuk Satgas ...

Artikel lain:

14 Sep 2017 16:59 (12 hari lalu) - JAKARTA- Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) mengadakan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk membuat regulasi mengenai pengelolaan virtual office atau jasa kantor bersama di Jakarta. Sekretaris Jendral Perjakbi, M Hadi Nainggolan di kantor DPM-PTSP Jakarta, Kamis, menjelaskan virtual office dapat menjadi solusi pemerintah dalam mendongkrak industri startup dan UKM. “Kami melakukan kesepakatan kerjasama dengan DPMPTSP untuk membuat regulasi yang mengatur keberadaan virtual office sebagai solusi bagi startup dan UKM merintis bisnis. Kita ingin perkembangan bisnis d ...

14 Sep 2017 10:39 (12 hari lalu) - Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Koordinantor Bidang Perekonomian meminta tambahan anggaran senilai Rp79,7 miliar untuk program baru pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau single submission. Nantinya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung baru khusus PTSP. “Kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha, yang terakhir kami jelaskan tadi sebesar Rp79,7 miliar. Kenapa sebesar itu? Karena Presiden ingin itu dilaksanakan di satu gedung. Jadi ini memang ada pembiayaan untuk gedung,” kata Darmin, Rabu (13/9/2017). Dalam hal ini dia menuturkan kebijakan PTSP akan memberi banyak kemudahan bagi masyarakat seperti pengurusan izin us ...

12 Sep 2017 10:30 (14 hari lalu) - Attachments:

• PEMEGANG SAHAM_PTSP_310817.pdf

04 Sep 2017 14:22 (22 hari lalu) - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady menjelaskan, Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Single Submission) berbeda dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Sistem ini berbeda dengan PTSP karena antara PTSP daerah dan pusat tidak terintegrasi, harus ke pusat lalu ke instansi terkait seperti ESDM dan lainnya,” ujar Edy. Ia menjelaskan, dalam sistem single submission, seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung. “Ketika investor submit (izin) ini, akan terkait dalam satu gedung. Jadi, semuanya akan diurus dalam satu gedun ...

03 Sep 2017 10:52 (23 hari lalu) - Darmin Nasution melanjutkan, tahap kedua dari paket kebijakan ekonomi ke-16 adalah penerapan perizinan checklist pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata. Perizinan checklist berupa daftar seluruh perizinan yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha dalam waktu tertentu. Setelah memperoleh pendaftaran penanaman modal (Indicative Investment Certificate), pelaku usaha memilih kawasan untuk tempat berusaha. Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kemudian memberikan kepada pelaku usaha, berupa akta pendirian dan pengesahan badan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan, ...