PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk

16 Jul 2019 17:34 (5 hari lalu) - Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pemerintahan yang akan datang tak perlu membuat paket kebijakan ekonomi baru guna menggenjot investasi. Pasalnya, pemerintah sudah melahirkan sistem perizinan terpadu dalam jaringan (Online Single Submission/ OSS) sebagai jurus pemangkas masalah perizinan investasi. "Ada (kemungkinan penerbitan paket), bisa dalam bentuk paket seperti dulu, bisa yang lain. Tapi artinya tidak mesti paket, bisa saja melalui penyempurnaan OSS," ungkap Darmin di kantornya, Senin (15/7) malam. Sistem OSS, menurut dia, sudah memungkinkan proses perizinan yang cepat dan langsu ...

16 Jul 2019 08:11 (5 hari lalu) - KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan visi-visinya untuk pemerintahan periode 2020-2024 mendatang. Dua visi utamanya terkait dengan mengundang investasi sebesar-besarnya ke dalam negeri, serta mereformasi birokrasi terutama soal perizinan. Menanggapi itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi yang membahas evaluasi paket kebijakan ekonomi yang berlaku sepanjang lima tahun terakhir. Darmin memanggil Kelompok kerja Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi (Pokja III), juga Kelompok kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Pokja IV) semalam, Senin (15/7) ke ka ...

15 Jul 2019 23:08 (5 hari lalu) - Jakarta- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi membahas evaluasi kebijakan paket ekonomi, khususnya untuk mendorong investasi. Ada beberapa poin penting dari hasil rapat kali ini. Darmin menjelaskan, rapat ini dihadiri dua kelompok kerja (Pokja). "Kita tadi rapat dengan dua pokja saja, tiga dan empat. Pokja tiga itu evaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dan usulan tapi usulan belum sempat dibahas. Pokja empat membahas kasus-kasus yang muncul dalam pelaksanaan investasi yang kemudian ada laporan ke satgas kita dan itu memang ada kasus-kasus yang cukup besar," kata Darmin usai rapat di kantornya ...

13 Jul 2019 04:02 (8 hari lalu) - MANADO- Guna mempercepat investasi di Sulawesi Utara (Sulut), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) membentuk tim khusus agar mempermudah para investor yang akan mengurus izin usaha. Hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam merespon perhatian khusus Presiden RI Joko Widodo dalam pengembangan sektor investasi bidang pariwisata dan ekonomi Sulut. Pelaksana Tugas (Plt) DPM-PTSP Pemprov Sulut Frangky Manumpil menjelaskan, DPM-PTSP membentuk tim khusus ini guna merespons cepat petunjuk Presiden Jokowi kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk percepatan pembangunan investasi. Tim khusus percepatan investas ...

Artikel lain:

04 Jul 2019 13:50 (17 hari lalu) - Attachments:

• PTSP_PEMEGANG SAHAM_300619.pdf

19 Jun 2019 20:37 (1 bulan 1 hari lalu) - Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong pesimis kinerja dan target investasi bisa optimal pada 2020 mendatang jika anggarannya dipangkas. Sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pagu BKPM disebutkan sebesar Rp585,47 miliar. Persoalannya, angka itu lebih rendah 4,97 persen dibandingkan pagu anggaran APBN 2019 sebesar Rp616,1 miliar. Ia menuturkan kepastian pagu anggaran yang bakal diperoleh instansinya tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-338/MK.02/2019 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 2 ...

19 Jun 2019 15:36 (1 bulan 2 hari lalu) - KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 202,94 miliar. Usulan tersebut diterima oleh Komisi VI DPR RI yang kemudian akan disinkronisasi di Badan Anggaran (Banggar). Komisi VI DPR RI menerima usulan tambahan anggaran BKPM tersebut karena masih terdapat kegiatan yang merupakan program prirotas BKPM tahun 2020 yang belum terakomodir alokasi anggarannya. Kepala BKPM Thomas Lembong menjelaskan ada lima program yang belum terakomodir alokasi anggarannya. Lima program tersebut adalah kegiatan pelayanan konsultasi perizinan berusaha melalui video call, post audit pemenuhan ...

11 Jun 2019 20:00 (1 bulan 9 hari lalu) - WE Online, Jakarta- Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah kembali normal sejak Senin (10/6/2019) setelah libur cuti bersama hari raya Idulfitri 1440 H. Salah satunya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. "Kami sudah memulai pelayanan di seluruh service point Unit Pelaksana (UP) PTSP tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta pasca-libur cuti bersama hari raya Idulfitri 1440 H," ujar Benni, Senin (10/6/2016). Benni menambahkan, warga ibu kota sudah mulai mengurus perizinan dan nonperizinan, t ...