LPCK Lippo Cikarang Tbk

18 Sep 2018 17:45 (4 hari lalu) - Jakarta, CNBC Indonesia- Di tengah ketatnya likuiditas keuangan dan tingginya jumlah utang jangka pendek perusahaan, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) kembali memperoleh kucuran dana segar dari transaksi senilai SG$ 202 juta (Rp 2,19 triliun, kurs Rp 10.880/SG$). Menurut rencana dana tersebut akan digunakan perusahaan untuk keperluan umum perusahaan, khususnya untuk penambahan dana pembangunan kota mandiri yang saat ini tengah digarap oleh perusahaan. Dana tersebut diperoleh setelah perusahaan menandatangani perjanjian pengikatan pembelian saham (Conditional Sales and Purchase Agreement/CSPA) dengan OUE Limited (OUE) dan OUE Lippo Healthcare Lim ...

11 Sep 2018 12:45 (11 hari lalu) - EmitenNews – Larangan seorang Komisaris untuk memiliki saham emitennya dilanggar Hendry Leo. Terbukti memiliki saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dan membuat pernyataan tidak benar selama pemeriksaan sehingga terkena sanksi denda dan dilarang menjabat di perusahaan publik selama lima tahun. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I.B Jayaantara, atas nama Dewan Komisioner OJK mengumumkan hasil pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal itu. Hendry Leo terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) jis. Ayat (2) huruf b, dan ayat (3), pasar 4 ayat (1) huruf a dan d P ...

10 Sep 2018 11:53 (12 hari lalu) - Jakarta, CNBC Indonesia- Mantan Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) Hendry Leo telah dijatuhkan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya Hendry dinilai telah melanggar aturan dan tak kooperatif saat pemeriksaan yang dilakukan OJK. Berdasarkan keterbukaan informasi dari OJK, Hendry tak mengakui memiliki saham di Lippo Cikarang. Padahal dalam aturannya, sebagai komisaris independen dan komite edit dilarang memiliki saham perusahaan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian, saat dimintai keterangan mengenai kepemilikan saham Hendry juga tak memenuhi aturan tersebut dan mengalam ...

07 Sep 2018 17:29 (15 hari lalu) - Attachments:

• 20180831_LPCK_LKS yang mencapai 5% atau lebih.pdf
• 20180831_LPCK_LKS Direksi dan Komisaris.pdf

06 Sep 2018 17:13 (16 hari lalu) - Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Pengumuman Nomor 04/PM.11/2018 tanggal 24 Agustus 2018 menetapkan sanksi administratif berupa denda dan larangan terhadap Hendry Leo karena melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dari keterangan resmi OJK yang dipublikasikan Kamis (6/9/2018), pelanggaran yang dilakukan Hendry Leo antara lain POJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 55/POJK.04/2015. Dia memiliki saham PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) baik langsung maupun tidak langsung selama menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Lippo Cikarang Tbk. (LCPK). Hendry juga membuat surat pe ...

Artikel lain:

05 Sep 2018 19:12 (17 hari lalu) - KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi dan denda kepada Komisaris Independen PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) Hendry Leo karena melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Keputusan ini sesuai dengan pengumuman OJK nomor 04/PM.11/2018 tanggal 24 Agustus 2018. Merujuk keterangan resmi OJK yang dikutip Rabu (5/9), menyebutkan Hendry Leo melakukan beberapa pelanggaran, hal ini termuat dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 55/POJK.04/2015. Bentuk pelanggarannya, berupa kepemilikan saham Lippo Cikarang, baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjabat sebagai Komisaris In ...

Artikel lain:

04 Sep 2018 21:26 (18 hari lalu) - Jakarta - Founder & Chairman Lippo Group, Mochtar Riady, mengatakan, dirinya optimistis pembangunan di Indonesia tidak akan turun, bahkan terus mengalami peningkatan. "Ekonomi Indonesia masih terus berkembang dan berbagai sektor industri juga terus berkembang. Makin tumbuh ekonomi, maka semua sektor akan ikut berkembang," kata Mochtar saat menjadi keynote speaker dalam seminar 'T ransforming Lives Human & Cities ' di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (4/9). Menurut Mochtar, dalam membangun sebuah kota tentunya harus mengakomodasi semua lapisan masyarakat. "Oleh karena itu, dalam membangun kota semuanya harus memiliki hak yang sama. Jadi ...