FINN First Indo American Leasing Tbk

21 Jul 2020 11:54 (24 hari lalu) - NERACA Jakarta – Perkuat modal guna mendanai pengembangan bisnis, PT First Indo American Leasing Tbk (FINN) berencana menerbitkan 2,3 miliar saham baru melalui skema rights issue atau hak memesan efek terlebih dahulu. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. Aksi korporasi perseroan menerbitkan saham baru bertolak belakang di tengah perdagangan saham emiten yang bergerak disektor pembiayaan ini dihentikan sementara atau disuspensi dan bahkan berpotensi didelisting oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya, saham baru yang akan diterbitkan setara dengan 51,24% dari jumlah modal yang disetorkan. ...

20 Jul 2020 16:13 (25 hari lalu) - Reporter: Benedicta Prima Editor: Noverius Laoli KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT First Indo American Leasing Tbk (FINN) berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) alias rights issue sebanyak-banyaknya 2,3 miliar lembar saham. Saham baru tersebut bakal diterbitkan dengan nilai nominal Rp 100. Jumlah tersebut setara 51,24% dari seluruh modal disetor. Manajemen FINN dalam keterbukaan informasi menjelaskan dana hasil pelaksanaan rights issue ini bakal digunakan untuk modal kerja. Baca Juga: Langgar aturan, OJK bekukan kegiatan First Indo American Leasing (FINN) Pada pertengahan Juli 2020 lalu, ...

20 Jul 2020 13:50 (25 hari lalu) - Bisnis.com, JAKARTA – PT First Indo American Leasing Tbk. berencana menerbitkan 2,3 miliar saham baru melalui skema rights issue atau hak memesan efek terlebih dahulu. Saham perseroan sudah enam bulan disuspensi sementara dan berpotensi mengalami penghapusan pencatatan efek atau delisting. Berdasarkan publikasi yang dilansir perseroan, Senin (20/7/2020), saham baru yang akan perusahaan pembiayaan itu setara dengan 51,24 persen dari jumlah modal yang disetorkan. Saat ini total saham berkode FINN yang beredar sebanyak 2,18 miliar. Dengan begitu setelah aksi korporasi ini terjadi maka saham yang beredar menjadi 4,48 miliar. Adapun saham baru y ...

20 Jul 2020 10:16 (25 hari lalu) - IMQ, Jakarta — PT First Indo American Leasing Tbk (FINN) berencana melakukan penawaran umum terbatas melalui penambahan modal dengan HMETD sebanyak 2,3 miliar lembar saham atau 51,24% dari seluruh modal disetor perseroan. Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan Senin (20/7), perseroan memperkirakan rencana aksi korporasi ini berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan perusahaan, yaitu memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan kas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dengan demikian, memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Setelah pelaksanaan rencana tersebut, dengan asumsi seluruh pemegang saham melak ...

Artikel lain:

20 Jul 2020 08:08 (25 hari lalu) - Ipotnews - PT First Indo American Leasing Tbk (FINN ) berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PM-HMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 2,3 miliar saham. Berdasarkan keterbukaan informasi FINN yang dipublikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Minggu (19/7) malam, rights issue maksimal 2,3 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar tersebut setara 51,24 persen dari seluruh modal disetor perseroan. Saham baru dalam rencana PUT akan dikeluarkan dari portepel FINN dan dicatatkan di BEI itu memiliki hak yang sama dengan saham-saham perseroa ...

16 Jul 2020 13:36 (29 hari lalu) - EmitenNews.com- PT First Indo American Leasing Tbk. (FINN) emiten yang sudah mendapat warning dari BEI sebagai emiten yang berpotensi delisting dan dalam status pembekukan ijin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau private placement. Rencana PMHMETD tersebut, dilaksanakan sehuhungan dengan skema restrukturisasi Perseroan dalam bentuk new capital injection. ” Rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PMHMETD diharapkan dapat memingkatkan kemampuan kas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja”, tutur Yoga T.Halim Corporate secretari FINN Dalam keterangan t ...

19 Apr 2020 16:41 (3 bulan 27 hari lalu) - Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah pandemi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membekukan kegiatan usaha emiten dua perusahaan pembiayaan atau multifinance lantaran kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan. Dua perusahaan ini adalah PT First Indo American Leasing Tbk (FINN) dan PT Wannamas Multifinance yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK atau POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. PT First Indo American Leasing Tbk (FINN) merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bergerak di pembiayaan kendaraan roda empat bekas, sedangkan PT Wannamas Multifinance yang fokus ...

15 Apr 2020 10:10 (4 bulan 1 hari lalu) - Jakarta- Kegiatan usaha PT First Indo American Leasing Tbk dan PT Wannamas Multifinance dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghentian ini dilakukan karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan. Dari keterangan resmi OJK untuk kegiatan First Indo American Leasing, keputusan ini tercantum dalam Surat Nomor S-89/NB.2/2020 tanggal 27 Februari 2020. Kemudian untuk Wannamas Multifinance sesuai surat S-128/NB.2/2020 tertanggal 24 Maret 2020. "Berdasarkan hasil monitoring OJK, PT First Indo American Leasing Tbk tidak memenuhi pasal 83 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembi ...

15 Apr 2020 08:38 (4 bulan 1 hari lalu) - OJK menyampaikan, sampai dengan 31 Maret 2020, terdapat 11.235 permohonan konsumen yang sudah mengajukan keringanan cicilan ke perusahaan pembiayaan. "Sampai 31 Maret jumlahnya 11.235 permohonan. Dari 11.235 permohonan ini sebanyak 10.206 debitur sudah mendapat konfirmasi restrukturisasi," ujar Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Riswinandi, saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/4/2020). Riswinandi menerangkan, terdapat 138 perusahaan leasing yang berkomitmen menjalankan stimulus yang sudah diatur oleh OJK. Dari 138 perusahaan tersebut, sebanyak 99 perusahaan sudah memiliki kebijakan untuk melaksanak ...