CITA Cita Mineral Investindo Tbk

16 Dec 2021 20:04 (1 bulan 6 hari lalu) - JAKARTA. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) has purchased 145.6 million shares of PT Citra Mineral Investindo Tbk (CITA), a bauxite and metal refinery, for IDR 358.76 billion. CITA’s stock trading was initiated through one of ADRO’s subsidiaries, PT Alam Tri Abadi (ATA). After concluding the transaction, ADRO, through ATA, now acquires 3.7% of CITA’s shares. “The company opts for investing in CITA because the company believed that Metallurgical Grade Bauxite and Smelter Grade Alumina industries are businesses that promise prospects in the long-term,” Mahardika Putranto, Corporate Secretary of ADRO, explained in the information disclosure in Indones ...

14 Sep 2021 06:36 (4 bulan 10 hari lalu) - JAKARTA – PT Suryaputra Inti Mulia (SIM) intends to sell 5.42% of its shares in PT Cita Mineral Investindo (CITA) via private placement. Director of Cita Mineral Investindo, Yusak Lumba Pardede, announces this plan in the information disclosure, quoted Tuesday (14/9). The arrangement had been acknowledged by the management through a letter sent out last week (10/9). “The company is being asked to help in providing due diligence and information regarding CITA and its subsidiaries,” Pardede elaborates. In August 2021, PT Hariti Jayaraya (HJ), one of the shareholders with a portion of more than 5%, also notified a similar arrangement regarding ...

17 Aug 2021 13:50 (5 bulan 8 hari lalu) - JAKARTA, investor.id- Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan optimalisasi penerimaan harus dilakukan tanpa mengganggu pemulihan ekonomi. In menjadi tantangan tersendiri pada 2022. Pengamat pajak CITA Fajry Akbar melihat rencana kebijakan penerimaan pajak pemerintah seperti perluasan basis pemajakan, perluasan kanal pembayaran, penegakan hukum yang berkeadilan, dan evaluasi pemberian insentif sejalan dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi. “Hanya saja, meski dalam konteks perluasan basis pajak, optimalisasi perlu dilakukan pada sektor yang benar-benar sudah pulih. Optimalisasi perl ...

12 Jul 2021 15:08 (6 bulan lalu) - EmitenNews.Com- PT. Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) menyampaikan bahwa kegiatan eksplorasi Perseroan dan entitas anak pada April hingga Juni 2021, masih fokus pada komoditas Bauksit dan dilakukan pada beberapa area of interest. Menurut laporan tertulis Yusak Lumba Pardede Corporate Secretary CITA pada keterbukaan informasi menyampaikan bahwa Kegiatan Lapangan, meliputi Reconnaissance (survey tinjau), dengan melakukan beberapa pengukuran dan pengambilan contoh (sample) dari singkapan (outcrop). Selanjutnya Pemetaan Geologi dan Topografi untuk mendapatkan gambaran daerah-daerah yang berpotensi bauksit dan barang tambang lainnya seperti ema ...

09 Jul 2021 14:54 (6 bulan lalu) - Reporter: Yusuf Imam Santoso Editor: Yudho Winarto KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, adanya kebijakan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 0% untuk mobil listrik berteknologi battery electric vehicles (BEV),akan meningkatkan penjualan. Menurutnya, karena secara harga akan jauh lebih kompetitif dibandingkan mobil listrik lainnya yang dibanderol PPnBM 5%-14%. Dengan demikian, demand mobil listrik BEV makin tinggi. Fajry menilai hal itu akan membuat confidence para investor untuk mau berinvestasi di Indonesia karena adanya jaminan pasar yang baik. " ...

08 Jun 2021 15:34 (7 bulan lalu) - Reporter: Bidara Pink Editor: Noverius Laoli KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengajukan kebijakan fiskal baru terkait perluasan obyek pajak. Rencana tersebut tertuang dalam Pasal 4A perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam hal ini, pemerintah ingin menambah objek barang dan jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memberi saran terkait besaran tarif yang bakal dikenakan pada obyek PPN baru. Menurutnya, bila dahulu obyek tersebut ...

06 Jun 2021 18:40 (7 bulan lalu) - Reporter: Siti Masitoh Editor: Handoyo. KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menilai usulan pemerintah terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula sebesar 10% menjadi 12%, merupakan keputusan yang optimal. Dalam masa pemulihan ekonomi di kondisi pandemi Covid-19, Fajry mengatakan, keputusan ini akan lebih baik jika kebijakan yang diambil penuh dengan kehati-hatian. Keputusan menaikkan PPN menjadi 12% dinilai tidak terlalu “curam.” Karenanya jika kenaikan tarif yang terlalu tinggi saat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 terlalu berisiko. Jika tarif PPN ...

21 May 2021 12:11 (8 bulan lalu) - Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Eksekutif CITA, Ruben Hutabarat menilai rencana pemerintah untuk kembali menerapkan Tax Amnesty sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat penerimaan pajak yang sangat di tengah terus melebarnya defisit APBN. Namun demikian jarak penerapan tax amnesty jilid I dan II yang cukup dekat dikhawatirkan bisa mencederai prinsip keadilan. Seperti apa CITA melihat Selengkapnya saksikan dialog Muhammad Gibran dengan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Ruben Hutabarat Dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum'at, 21/05/2021) Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya d ...

Artikel lain:

17 May 2021 16:29 (8 bulan lalu) - Reporter: Yusuf Imam Santoso Editor: Yudho Winarto KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyampaikan, pemerintah akan memperbarui ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuannya untuk menggali penerimaan pajak di masa mendatang. Suryo bilang saat ini pemerintah tengah mengkaji dua opsi. Pertama, meningkatkan tarif PPN saat ini yang berlaku sebesar 10% menjadi hingga 15%. Kedua, skema multitarif PPN yang terdiri pengenaan tarif PPN lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara, pengenaan tarif lebih tingg ...