AKPI Argha Karya Prima Ind. Tbk

15 Nov 2019 10:25 (20 hari lalu) - Attachments:

• 20191115_AKPI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham_30656356_lamp1.pdf

04 Nov 2019 11:26 (1 bulan 1 hari lalu) - PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI ) membukukan laba bersih pada Quarter 3 2019 sebesar 10,5 miliar. Naik bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 sebesar 5,5 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 15.49 per lembar. Berikut Laporan keuangan AKPI Quarter 3 2019: Account Quarter 3 2019 Last Price 442 Share Out 680,0 M Market Cap. 300,6 B Balance Sheet Cash 97,7 B Total Asset 2.800,7 B S.T Debt 965,0 B L.T Debt 610,3 B Total Equity 1.225,5 B Incom ...

31 Oct 2019 01:54 (1 bulan 6 hari lalu) - Attachments:

• instance.zip
• FinancialStatement-2019-III-AKPI.xlsx
• inlineXBRL.zip
• AKPI - LK September 2019.pdf

28 Oct 2019 11:21 (1 bulan 8 hari lalu) - Attachments:

• 20191028_AKPI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham_30652439_lamp1.pdf

15 Oct 2019 11:57 (1 bulan 21 hari lalu) - AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator NERACA Jakarta - Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menekankan pemberlakuan keseragaman dan standar kode etik bagi seluruh profesi kurator. "Agar tercipta keseragaman kode etik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap kurator dan pengurus," kata Ketua Dewan Kehormatan AKPI periode 2019-2022, Suhendra Asido Hutabarat melalui siaran pers, Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin. Suhendra menyatakan seluruh pengurus dan anggota AKPI harus berperan aktif bekerja sama dengan kurator lain menyusun kode etik yang berlaku. Salah satu tugas besa ...

27 Sep 2019 11:06 (2 bulan 9 hari lalu) - AKPI Usulkan Aturan Penahanan Bagi Debitur Bermasalah NERACA Jakarta - Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mengusulkan aturan penahanan terhadap debitur bermasalah dimasukkan dalam salah satu revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 agar penanganannya cepat diselesaikan oleh kurator. "Selama ini, pasal itu tidak ada sehingga kejaksaan masih bingung bagaimana menerapkan pasal 97 buat debitur yang tidak kooperatif itu," ujar Ketua AKPI periode 2019-2022, Jimmy Alexander, di Jakarta, Kamis (19/9). Ia mengaku sudah mengusulkan pasal penguatan tersebut dalam revisi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan K ...

20 Sep 2019 16:48 (2 bulan 16 hari lalu) - JAKARTA- Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) diharapkan dapat berperan aktif untuk bekerja sama dengan organisasi profesi kurator dan pengurus lainnya, menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh kurator dan pengurus di Indonesia. Ini dilakukan agar tercipta keseragaman kode etik sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada kurator dan pengurus. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan AKPI periode 2019-2022, Suhendra Asido Hutabarat. Menurut Suhendra, Dewan Kehormatan AKPI memberikan harapan yang tinggi kepada pengurus terpilih untuk mewujudkan AKPI yang semakin kuat dengan anggota-anggota yang menj ...

Artikel lain:

19 Sep 2019 07:15 (2 bulan 18 hari lalu) - JAKARTA- Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2019-2022, Jimmy Simanjuntak, bertekad membawa organisasi yang dipimpinnya kembali ke marwahnya untuk memperkuat fungsinya. Jimmy mengatakan, saat ini AKPI memang sedang fokus ke arah tersebut. AKPI sebagai lembaga/organisasi yang mengurusi atau membidangi tentang kepailitan, maka AKPI harus berfungsi sebagaimana UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu bisa dipahami banyak orang. "Nah, apalagi sekarang momennya adalah perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kami memang punya kepentingan bahwa perubahan itu be ...

19 Sep 2019 06:59 (2 bulan 18 hari lalu) - Yustinus Paat / AO Kamis, 19 September 2019 06:49 WIB Jakarta, Beritasatu.com- Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jimmy Simanjuntak mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR periode 2019-2024. Menurut Jimmy, upaya tersebut merupakan salah program mendesak dari pengurus AKPI periode 2019-2022. "Salah satu yang akan dilakukan ke depan, dalam kepengurusan baru ini, adalah mendorong revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 masuk prolegnas," ujar Jimmy seusai pelantikan pengurus AKPI Perio ...